Korupsi Dana CSR Tambang: Sekdes Tamainusi Jadi Tersangka

Palu - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah pada Selasa, 07 April 2026, secara resmi menetapkan Sdri. Y, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Tamainusi, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara, sebagai tersangka kedua dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kompensasi Perusahaan Tambang Tahun Anggaran 2021–2024.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari penyidikan perkara utama yang melibatkan mantan Kepala Desa Tamainusi, Sdr. A.

Baca juga: Titip Rp 3,9 Miliar di Kafe, Eks Kadisbud DKI 'Cuci Tangan' dari Kasus Korupsi

Modus operandi yang dilakukan Tersangka Y terungkap dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024. Pengelolaan dana CSR dari empat perusahaan di Desa Tamainusi diduga dilakukan secara melawan hukum. Tersangka Y turut serta memfasilitasi kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. A dengan beberapa cara.

Pertama, Tersangka Y bersedia menjadi Bendahara dalam sebuah "Tim Pengelola Dana CSR" yang dibentuk secara tidak sah di luar struktur resmi desa, dengan tujuan agar dana tersebut terhindar dari pengawasan.

Baca juga: Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, KPK Periksa Tajudin Noor Mantan Sekper PT Pertamina

Selanjutnya, Tersangka Y juga turut serta dalam pembukaan rekening liar di Bank BRI yang terpisah dari Rekening Kas Desa yang sah. Hal ini dilakukan agar pergerakan dana tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan keuangan desa (Siskeudes).

Dalam pelaksanaannya, Tersangka Y secara aktif menandatangani slip penarikan kosong atas perintah Sdr. A dan menyerahkan uang hasil penarikan tersebut secara langsung tanpa dilengkapi catatan administrasi yang sah.

Baca juga: KPK Sita Hampir Rp 100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 di Era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Lebih lanjut, Tersangka Y selaku Plt. Kepala Desa Tamainusi terbukti menerima uang tunai sejumlah Rp 732.819.203, - dari CV. Surya Amindo Perkasa pada tanggal 5 November 2024. Namun, uang tersebut justru langsung diserahkan kepada Sdr. A, yang pada saat itu statusnya sudah Non-Aktif.

Perbuatan ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata sebesar Rp 9.686.385.572, - (Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Tim Auditor Kejati Sulawesi Tengah.

Baca juga: Eddy Tansil, Misteri Koruptor Rp1,3 T yang Lenyap Tanpa Jejak

Atas perbuatannya, Tersangka Y disangkakan melanggar pasal-pasal terkait perbuatan sebagai pihak yang "Turut Serta Melakukan" (medepleger).

Secara primair, Tersangka Y disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001), Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca juga: KPK Dalami Keuangan PT Jembatan Nusantara dalam Kasus Korupsi ASDP

Secara subsidiair, Tersangka Y disangkakan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001), Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menindaklanjuti penetapan tersangka, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sulteng telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Y selama 20 (dua puluh) hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Palu.

Langkah ini menegaskan komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memberantas tindak pidana korupsi, tanpa pandang bulu terhadap pelaku utama maupun pihak yang memfasilitasi terjadinya kejahatan tersebut.